Hukum dalam Kepersonaliaan

Hukum dan kepersonaliaan ? ya..
Dahulu posisi legal dan personalia dalam sebuah perusahaan dipegang oleh lulusan hukum, namun saat ini dengan alasan efisiensi personalia digabungkan kedalam Dept. HRD yang notabene dipegang oleh para lulusan Psikologi..

Jelas hal ini membuat kinerja personalia lebih maksimal krn kebutuhan, kekurangan serta kelebihan performa para pekerja dalam suatu perusahaan akan jauh lebih bisa dimonitor dan kebijakan HRD dalam memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) akan membawa akibat yang langsung dan nyata..

Akan tetapi ada dampak yang ditimbulkan, karena pada dasarnya personalia itu erat kaitannya dengan hukum ketenaga kerjaan serta hukum kontrak, maka kinerja dari Dept HRD yang digabungkan dengan dengan personalia akan banyak kekacauan dan pelanggaran dalam hukum ketenaga kerjaan dan kontrak. Contoh hal yang nyata - nyata dialami oleh Penulis sendiri adalah HRD tidak memberitshukan secara tertulis tentang daftar Peraturan Perusahaan kepada Penulis ketika awal bergabung dengan sebuah perusahaan, pihak HRD hanya membacakan secara lisan kepada Penulis melalui layar komputer, itupun tidak semuanya... sehingga Penulis seringkali salah dalam melakukan pekerjaannya pada saat-saat awal, kemudian HRD menggandeng sebuah perusahaan Outsourcing yang mana mengangkat pegawai - pegawai baru dibidang pekerjaan pokok perusahaan dengan status pekerja/pegawai Outsourcing.... Gila khan ? Tidak ada SOP (Strandard Operation Prosedure) sehingga penyimpangan banyak dilakukan dan akan menimbulkan masalah dikemudian harinya, namun itulah yang terjadi bila efisiensi dan keuntungan perusahaan lebih diutamakan dari pada rambu - rambu peraturan hukum...

Tinggal kita tunggu saja waktunya... sampai kapan kesalahan - kesalahan penerapan ini terus berlangsung..